September 2018

Information Technology of Gondosari 01 November 2018 09:24:33 WIB

Peningkatan perekonomian Desa bisa dilakukan dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa ) sesuai dengan Permendesa No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan ,Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Desa Gondosari dalam melaksanakan amanat UU maka pada kesempatan ini mengadakan Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa ( Bum Desa ) dengan pembicara Bapak Marsandi,SH,MSi selaku Kabid pemberdayaan Masyarakat dan Bapak Wahyono,S.Sos selaku Kasi Fasilitasi Kerja Sama Desa. Dalam acara ini dihadir oleh Bapak Erwin Widiatmoko,STP,MM camat punung memberikan pencerahan akan pentingnya peningkatan perekomian masyarakat desa dalam era digital sangat diperlukan partisipasi penuh dalam melakukan perubahan gerakan ekonomi kerakyataan sehingga akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi di desa. Peluang yang ada di Desa Gondosari sangatlah banyak dari segi strategis lokasi,pontensi sumber daya alam dan kebijakan yang pro-rakyat. Hadirnya Bum Desa diharapkan akan berdampak dalam meningkatkan PADes dimana akan menumbuhkan progam pemberdayaan Masyarakat. Pembicara sosialisasi Bum Desa memaparkan mekanisme pendirian dan peran Bum Desa secara jelas di jelaskan sesuia dengan Permendes No 4 Tahun 2015 akan menghasilkan Bum Desa yang mandiri. Dasar hukum yang digunakan sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  2.  Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  3.  Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4.  Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  5.  Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
  6.   Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
  7.  Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  8.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Rekapitulasi Suara PEMILU 2019 PPS Desa Gondosari

01.Joko Widodo-Ma'ruf : 32 % 02.Prabowo-Sandiaga Uno : 68 %

Lokasi Gondosari

tampilkan dalam peta lebih besar